Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Jawa Timur dalam Aksi Demonstrasi “Indonesia Gelap”
Aksi Demonstrasi “Indonesia Gelap”
Sumber: Dokumentasi Pribadi LPM Pena Merah
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, pada hari Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur seperti UPN “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hingga UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
Aksi demonstrasi ini digelar serempak di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk protes atas kinerja Prabowo-Gibran dalam lebih dari 100 hari masa pemerintahan. Dalam rentang waktu bulan Oktober hingga bulan Februari, banyak kebijakan yang telah diterapkan oleh Prabowo-Gibran yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur, terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa. Diantaranya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan; memberikan hak-hak dosen yang mangkrak; peninjauan ulang terhadap program Makan Siang Bergizi Gratis; menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus; menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025; menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan; menuntut kejelasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN); evaluasi Instruksi Presiden (Inpres); dan hapuskan multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan klarifikasi pada Jum’at, 14 Februari 2025 terkait isu efisiensi anggaran belanja dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam klarifikasinya, ia memberikan penjelasan terhadap isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan beasiswa, hingga kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Klarifikasi tersebut juga menjadi isu utama dalam demonstrasi ini. Aliansi mahasiswa sepakat bahwa akan terus mengawal klarifikasi dari Sri Mulyani dan menuntut kejelasan dari statement tersebut.
“Kami akan mengawal klarifikasi dari Bu Sri Mulyani agar memberikan aturan turunan untuk memperjelas statement dari klarifikasi tersebut seperti apa. Apakah cuman omongan belaka, atau kita akan mendapatkan jawaban pasti hari ini,” ungkap Elang (FISIP/23) selaku Jenderal Lapangan aliansi mahasiswa dari UPN “Veteran” Jawa Timur.
Elang juga menambahkan bahwa mereka akan tetap berada di depan gedung DPRD Jawa Timur hingga mendapatkan jawaban pasti dari pihak terkait. “Kita akan berada di sini menyuarakan suara-suara kita, sampai ada respon dari pihak DPRD Jatim, atau kita melihat sendiri mereka mengkomunikasikan dengan staf-staf dari Presiden,” tegasnya.
Mahasiswa menuntut adanya negosiasi langsung dengan ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf setelah anggota DPRD lainnya keluar menemui massa sebagai juru bicara. Awalnya, aliansi mahasiswa dibiarkan menunggu beberapa jam karena Musyafak dikabarkan berada dalam perjalanan dari Jombang menuju Surabaya ketika aksi demonstrasi berlangsung. Akhirnya, Musyafak dapat berjumpa dengan para demonstran di depan gedung DPRD sekitar pukul 14.45 WIB.
Ketika Musyafak diminta naik ke atas mobil komando untuk membacakan surat tuntutan dari aliansi mahasiswa, salah satu orator dari pihak aliansi BEM SI Jawa Timur meminta Musyafak untuk langsung menandatangani tuntutan dan segera melaporkannya ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
Kericuhan kembali terjadi ketika Musyafak berkilah bahwa ia tidak memiliki nomor pihak terkait dan menolak menghubungi Ketua DPR Republik Indonesia. “Dengan sangat mohon maaf, saya tidak punya,” terangnya.
Dalam kerusuhan tersebut, mahasiswa melemparkan botol berisi air ke arah Musyafak. Sejumlah petugas kepolisian segera dikerahkan untuk mengawal Musyafak kembali masuk ke Gedung DPRD Jawa Timur.
Sikap Musyafak menimbulkan ketidakpuasan bagi aliansi mahasiswa lantaran surat hasil tuntutan tersebut ternyata dibawa oleh pihak DPRD Jawa Timur bukan di tangan aliansi mahasiswa. Mahasiswa merasa kecewa dengan perilaku pihak terkait dan menunjukan lewat tindakan mereka.
“Kalau tidak punya nomor DPR RI, silahkan turun saja dari kursi Ketua DPRD,” seru salah satu mahasiswa dalam aksi demontrasi ini.
Aksi demonstrasi ini kemudian diakhiri setelah aparat kepolisian menembakkan water cannon ke arah mahasiswa yang melakukan aksi. Sontak mahasiswa lari berhamburan menjauhi tempat terdampak. Sebagian besar di antara mereka bahkan melempari pihak aparat botol berisi air untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. (cca/daa/kaa)
