Pedagang dan Mahasiswa Masih Hadapi Berbagai Kendala Cashless

Kantin UPNVJT
Sumber: Dokumentasi Pribadi LPM Pena Merah
Sistem pembayaran Cashless resmi diterapkan di kantin UPN “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) sejak 1 Maret 2025 silam. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah modernisasi dalam sistem transaksi, namun kenyataannya kebijakan yang dibuat menuai respons variatif baik dari mahasiswa maupun pedagang. Proses adaptasi terhadap kebijakan pembayaran cashless memerlukan waktu, terutama bagi mahasiswa dan pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung.
Kebijakan cashless ini menuai kritik terkait kesiapan infrastruktur dan ketimpangan penerapannya di kedua kantin. Kendala utama yang dihadapi adalah akses internet yang belum stabil di lingkungan kampus serta penerapan kebijakan cashless yang tidak merata. Seperti yang diresahkan oleh Zen (FAD/23), ia menilai kebijakan ini tergesa-gesa dan kurang memperhitungkan kesiapan sistem. “Jaringan internet di UPN sendiri masih sering bermasalah. Bagaimana kebijakan ini bisa diterapkan secara efektif jika fasilitas dasarnya belum siap?” tegasnya.
Denis, pemilik Stan Kukuruyuk mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan ini baru diberikan satu bulan sebelum penerapan tanpa ada sosialisasi yang jelas dari pihak kampus. Tidak ada edukasi lebih lanjut terkait bagaimana sistem cashless ini bekerja dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam proses penerapannya. Ia menjelaskan, minimnya sosialisasi ini membuat para pedagang harus beradaptasi dengan sistem baru dalam waktu singkat dan harus memperhitungkan tantangan tanpa persiapan yang matang.
Tidak hanya pedagang, mahasiswa juga mengeluhkan minimnya sosialisasi kebijakan ini. Pitria (FEB/23) menyebut bahwa ia tidak mendapatkan pengumuman maupun informasi yang jelas sebelum kebijakan cashless diberlakukan. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi yang memadai.
Kebijakan pembayaran cashless yang diterapkan secara mendadak di kantin UPNVJT menimbulkan dampak bagi mahasiswa dalam bertransaksi. Mahasiswa menghadapi risiko gagal bayar jika terjadi gangguan teknis, terutama karena tidak tersedia pilihan pembayaran tunai sebagai alternatif. Selain itu, biaya tambahan dalam transaksi cashless dianggap memberatkan dan memengaruhi keputusan mahasiswa untuk membeli di kantin.
Keresahan ini disampaikan oleh Berlian (FEB/23), yang menilai kebijakan ini memerlukan penyesuaian, tidak bisa langsung diterapkan tanpa masa transisi. “Aku rasa masih perlu ada opsi pembayaran tunai sebagai alternatif. Tidak semua orang bisa langsung beradaptasi dengan sistem cashless. Kita juga perlu sosialisasi bertahap agar orang-orang tidak bingung,” jelasnya. Ia juga mengusulkan adanya tenggat waktu sekitar satu hingga dua bulan agar mahasiswa dan pedagang memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri.
Pitria (FEB/23) menilai bahwa dalam sistem cashless, tidak semua mahasiswa memiliki solusi praktis untuk menyelesaikan transaksi. Dalam beberapa kasus, kendala teknis dapat menyebabkan transaksi batal, yang berpotensi merugikan pedagang. Ia juga membagikan pengalamannya terkait kesulitan yang pernah ia hadapi dalam situasi tersebut. “Waktu itu pernah disaat lagi nggak bawa tunai dan minim kuota, sempat kebingungan gimana bayarnya, alhasil batalin pembelian. Kalau seperti itu, kan nggak enak juga sama penjual, apalagi di kondisi genting, nggak ada back-up nya,” ungkapnya.
Terdapat juga ketimpangan antar pedagang di kantin terkait kebijakan cashless ini. Denis, pemilik Stan Kukuruyuk di paguyuban kantin 1, menjelaskan bahwa para pedagang di kantin 1 diwajibkan menggunakan sistem cashless secara ketat, sementara di kantin 2 sendiri memiliki beberapa kelonggaran. Ia merasa dirugikan terhadap sistematika ini karena pembeli lebih cenderung memilih kantin yang masih menerima pembayaran tunai. Denis mengharapkan adanya pemerataan dalam penerapan sistem cashless ini agar lebih adil dan tidak merugikan pedagang.
“Untuk dari paguyuban kantin ini kalau bisa masih terima tunai karena yang di kantin sana masih tunai. Ini agar kebijakan cashless lebih adil dan tidak merugikan pedagang di kantin lain,” harapnya.
Berbagai kendala dalam penerapan kebijakan cashless ini masih menjadi perhatian bagi mahasiswa dan pedagang. Mahasiswa menghadapi tantangan dalam bertransaksi, sementara pedagang mengalami masa transisi yang tidak mudah. Hingga kini, kebijakan ini masih dalam tahap penyesuaian, dan respons dari berbagai pihak akan menjadi faktor penting dalam perkembangan ke depan sistem cashless ini. (nsy/lta/alf/nar/fdl)
