Massa Soroti Kemunduran Demokrasi dan Pemotongan Dana Riset Pendidikan
Masyarakat Membawa Poster Tuntutan Saat Aksi
Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Pena Merah
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar Seruan Aksi Reformati Indonesia di Surabaya pada Senin, 22 Juni 2026 di depan Gedung Grahadi, Surabaya. Aksi lapangan ini dimulai pada pukul 13.00 WIB dan diikuti oleh berbagai elemen yang terdiri dari masyarakat sipil, mahasiswa, perwakilan organisasi, serta aliansi perjuangan. Aksi ini merencanakan demonstrasi simbolik dengan membawa alat dapur sebagai penanda kegelisahan rakyat.
Serupa dengan aksi klakson di Jakarta, massa merencanakan demonstrasi simbolik dengan membawa alat dapur sebagai penanda kegelisahan rakyat. Massa menyampaikan tuntutan utama agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan mereka, dengan alasan kegagalan pemerintahan dalam menjaga institusi demokrasi dan kebijakan yang dinilai bersifat top-down serta merugikan kelompok rentan seperti masyarakat miskin perkotaan, perempuan, dan masyarakat adat.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Miftahurrahmah, turut hadir langsung dalam aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa tujuannya turun ke jalan adalah untuk mengawali gerakan serta menggugah kesadaran pers, media, dan masyarakat sipil agar terus bergerak bersama.
Ia menyoroti fenomena di mana banyak intelektual serta akademisi saat ini takut bersuara atau turun ke jalan. Menurut pandangannya, hal itu terjadi bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena para akademisi terbebani oleh urusan administrasi dan pemenuhan kebutuhan hidup. “Kami mengajak akademisi untuk turun ke jalan karena mereka dapat memberikan kajian dan legitimasi ilmiah bagi gerakan ini,” ujar Miftahurrahmah.
Pendapat lain juga disuarakan oleh akademisi dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Untara Simon. Simon berpendapat bahwa masalah utama saat ini adalah matinya ruang-ruang demokratis, di mana gagasan masyarakat dibiarkan tetapi sama sekali tidak didengarkan oleh pemerintah yang dinilai membangun situasi seolah-olah demokratis padahal otoriter.
“Kalau dulu, mungkin kita bicara era Orde Baru, represi, kekerasan, dan hal-hal sejenis itu sangat terasa. Tetapi kalau sekarang, hal itu tetap terasa, kita dibiarkan berbicara, namun sama sekali tidak didengarkan. Itu yang saya pikir menjadi masalah besar,” jelas Simon.
Sebagai akademisi, Simon turut mengeluhkan pemotongan dana riset pendidikan dari negara dalam dua tahun terakhir, “Dana riset dalam dua tahun terakhir ini potongannya maksimal hanya Rp150 juta dari yang sebelumnya bisa mengajukan hibah riset di atas Rp200 juta. Tragisnya, ketika dana dipotong, kami tetap dituntut dengan target luaran yang setara dengan dana penuh yang biasa kami terima sebelumnya.”
Simon juga mengungkapkan adanya represi struktural yang memicu kekhawatiran di kalangan pengajar perguruan tinggi terkait pemberian sanksi akademis. “Para akademisi yang ikut bergabung di sini adalah mereka yang datang tanpa izin pimpinan,” ungkap Simon.
Menteri Politik dan Kajian Strategis (Polstrat) BEM FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur, Royyan (FISIBPOL/24), menyatakan bahwa tuntutan mundurnya kepala negara harus mencakup evaluasi total terhadap sistem, bukan sekadar pergantian figur semata. Ia menilai seluruh jajaran menteri perlu dirombak ulang agar sistem kebijakan ikut berubah, “Kami tidak hanya menuntut Prabowo-Gibran mengundurkan diri, tidak hanya mengganti orang, tapi juga mengganti sistem yang sudah berjalan,” jelasnya.
Selain isu regulasi, Royyan memaparkan dampak nyata krisis ekonomi berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang langsung memukul kehidupan sehari-hari mahasiswa di Surabaya, terutama dalam hal kenaikan harga makanan dan biaya hidup bagi anak kos. “Untuk biaya makan kan beberapa pasti teman-teman di sini juga merasakan harganya juga mulai naik lah. Meskipun sedikit, kan kalau lama-lama ya kerasa, kan,” tutur Royyan.
Massa juga mengarahkan kritik pada implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa (Kopdes). Royyan menilai pelaksanaan program tersebut memerlukan evaluasi total pada aspek pengawasan anggaran dan ketepatan sasaran, karena didapati sekolah yang terkategori mampu justru menerima bantuan.
Pendapat Royyan senada dengan kekhawatiran Untara Simon mengenai rencana penempatan Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dalam lingkungan kampus. Simon menegaskan pengelolaan dapur SPPG tidak relevan dengan fungsi utama perguruan tinggi, “Kalau kampus dipaksa ikut mengelola dapur ini, ini jelas merupakan tambahan beban pekerjaan di luar fungsi utama kami. Apalagi kita tahu sendiri bagaimana potret tata kelola birokrasinya selama ini.”
Mengenai langkah pasca-penurunan kepemimpinan, Miftahurrahmah menjelaskan bahwa aliansi mendorong pembentukan pemerintahan transisi yang demokratis, menghormati HAM, serta inklusif. Ia menegaskan posisi kepemimpinan masa transisi harus diisi oleh seluruh elemen rakyat yang memiliki kompetensi dan kapasitas berdasarkan meritokrasi.
Miftahurahmah juga menegaskan bahwa merespons aspirasi publik di jalan adalah kewajiban mutlak dari penyelenggara negara yang tidak bisa diabaikan, “Pemerintah wajib mendengar. Itu kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita untuk memohon agar didengar.”
Sebagai penutup aksi, perwakilan mahasiswa menekankan pentingnya konsolidasi berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan gerakan sipil. Royyan menyampaikan harapan agar seluruh mahasiswa di Indonesia meningkatkan kepekaan sosial terhadap kondisi riil masyarakat bawah yang terancam oleh kebijakan penguasa saat ini.
Ia mengingatkan kembali peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang harus berani menyuarakan kebenaran secara terbuka di ruang publik. “Lebih peka dan juga jangan takut untuk bersuara,” ucap Royyan. (ian/rsq/nta/ars)
