Soroti Penanganan Karhutla, Massa Desak Prabowo-Gibran Turun dari Jabatan
Pembentangan Spanduk Tuntutan di Patung Gubernur Suryo dan Massa Melakukan Lambang Salam Tiga Jari
Sumber: Dokumentasi Pribadi LPM Pena Merah
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Melalui seruan aksi bertajuk Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan dan kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir. Dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang didominasi oleh kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa, aksi tersebut digelar di depan Gedung Grahadi, Surabaya, pada Kamis (22/10/2026).
Di tengah aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar menyuarakan empat tuntutan melalui pembentangan spanduk di Patung Gubernur Suryo, Taman Apsari. Lokasi tersebut berada tepat di seberang Gedung Grahadi. Tuntutan yang dibawa meliputi penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penyelesaian kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), desakan agar Prabowo dan Gibran turun dari jabatan, serta diikuti dengan penegakan supremasi sipil. Aksi ini menjadi salah satu bentuk kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penanganan memadai dari pemerintah.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah tuntutan dalam penanganan karhutla. Etena, salah seorang peserta aksi dari kalangan masyarakat sipil, menilai penanganan karhutla di Indonesia masih jauh dari kata layak. Ia memandang penetapan karhutla sebagai bencana nasional perlu didorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. “Kami menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Karena, seperti yang kita tahu, penanganan karhutla di Indonesia ini sangat kacau dan jauh dari kata layak,” ujar Etena.
Pandangan serupa disampaikan Royyan (FISIBPOL/24), selaku Menteri dalam Kementerian Politik dan Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (Polstrat BEM FISIBPOL). Ia menyoroti kebakaran hutan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera, yang menurutnya belum tertangani selama beberapa bulan lamanya. Royyan mempertanyakan sikap pemerintah di awal yang mampu menangani karhutla tanpa bantuan dari luar negeri. Menurutnya, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi kebakaran yang hingga kini belum juga teratasi setelah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Saya sendiri melihat bahwa pemerintah berkali-kali bilang bisa mengantisipasi karhutla sendiri tanpa bantuan dari luar negeri dan pihak-pihak lainnya. Tapi, ketika tidak dijadikan bencana nasional, sudah beberapa bulan ini karhutla tidak teratasi,” tegas Royyan.
Di balik persoalan karhutla yang menjadi tuntutan utama, Royyan turut menduga adanya keterlibatan sejumlah perusahaan dalam pembakaran hutan demi kepentingan usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit. “Beberapa perusahaan entah itu perusahaan sawit atau lainnya ditangkap oleh pemerintah karena diduga mereka yang melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan mereka sendiri, salah satunya untuk lahan sawit. Mereka membakar seolah itu terbakar sendiri, padahal dibakar dan pelakunya sudah ditangkap,” tutur Royyan.
Royyan tidak hanya menyoroti dugaan pembakaran hutan oleh sejumlah perusahaan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga mengkritik kinerja pemerintahan. Royyan menyayangkan kinerja Prabowo dan Gibran selama menjabat dua tahun tidak menunjukkan hasil yang positif secara keseluruhan. “Karena bukan hanya saya, masyarakat lain merasa semua program dan kinerja Prabowo-Gibran tidak menunjukkan hasil positif. Mungkin ada, tapi paling banyak yang tidak. Adapun positif namun tidak memberikan hasil yang maksimal,” ucap Royyan.
Menyikapi kinerja pemerintah yang dinilainya belum memuaskan, Royyan berharap Prabowo dan Gibran turun dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. “Harapan utama, dilihat dari keresahan isu yang sudah beredar, tentunya Prabowo dan Gibran turun jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia,” tegas Royyan.
Di sisi lain, Etena berharap aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat sampai kepada pihak yang berwenang. Selain itu, ia juga berharap agar semakin tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat terhadap kondisi negara, sekaligus menggerakkan organisasi massa di Indonesia dapat melakukan aksi dengan baik. “Setelah adanya aksi tersebut, harapannya tuntutan bisa sampai kepada pemilik kuasa yang selama ini menindas warga di bawah. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar dan aware terhadap kondisi negara yang carut-marut. Kami berharap organisasi massa di Surabaya, bahkan di Indonesia, tergerak dengan baik,” tutup Etena. (isa/tmr/tta/rcv)
