Mahasiswa Pertanyakan Kejelasan Pendanaan, Kampus Sebut Ada Penyesuaian Prioritas
Sekretariat UKM UPNVJT
Sumber: Dokumentasi Pribadi LPM Pena Merah
Merebaknya kabar simpang-siur terkait pencairan dana Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) membuat resah sejumlah mahasiswa di UPN “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) terutama mereka yang bergabung ke dalam organisasi mahasiswa. Dugaan efisiensi anggaran disebut menjadi penyebab utama, mengingat keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selama ini menjadi wadah pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa di luar ruang kelas.
Nadia (FEB/21), selaku Koordinator UKM membenarkan bahwa memang terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan UKM. Ia menyampaikan bahwa setelah melakukan penelusuran dan sempat bertemu langsung dengan Wakil Rektor (Warek) III, pihak kampus mengonfirmasi adanya efisiensi, namun tidak sampai membuat dana UKM menjadi nol. Menurut penjelasan yang ia terima, kampus tetap akan mengusahakan agar UKM tetap mendapatkan dukungan dana.
Lukman Arif, selaku Wakil Rektor (Warek) III, dalam wawancaranya bersama Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UK Persma) pada (16/04), menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan dana untuk UKM, melainkan adanya penyesuaian prioritas alokasi dana. Ia menyampaikan bahwa kegiatan UKM tetap didukung penuh oleh kampus karena sejalan dengan visi UPN “Veteran” Jawa Timur, terutama dalam pemenuhan Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait prestasi mahasiswa dan bahkan telah mengagendakan ajuan kegiatan UKM untuk tahun 2025.
“UKM itu tidak ada pemangkasan dana, tapi agendakan prioritas terutama yang bisa dihubungkan dengan prestasi. Misalnya saja, kegiatan yang mereka jalankan dalam kurun waktu satu tahun, misalnya 12 kali itu mungkin bisa dikurangi. Jadi, mereka biar bisa menyusun program yang prioritas saja,” jelasnya.
Lukman juga menegaskan bahwa kabar mengenai pemberhentian dana terhadap UKM hanyalah asumsi mahasiswa yang muncul karena mendengar adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menanggapi kondisi ini, Lukman menyarankan agar UKM dapat mulai mencari sumber dana alternatif.
Selain itu, Nadia juga menjelaskan bahwa prosedur pengajuan anggaran dana memang sejak dulu dilakukan melalui pengkajian terlebih dahulu. Setelah proposal diajukan, akan dinilai bagian mana saja yang dapat didanai dan sejauh mana kegiatan tersebut bisa di-cover oleh kampus. Menurutnya, apabila efisiensi anggaran membuat kampus semakin selektif dalam memberikan dana, seharusnya hal itu tidak menjadi masalah selama disesuaikan dengan agenda atau keperluan yang benar-benar prioritas. Namun, ia mempertanyakan apabila kegiatan yang sebelumnya bisa dilaksanakan kini tidak lagi mendapatkan dukungan dengan alasan bukan prioritas.
Di sisi lain, Fadhil Putra (FISIP/22), ketua UKM badminton mengaku bahwa dukungan dana dari pihak kampus untuk UKM, khususnya dalam mengikuti perlombaan, saat ini nyaris tidak terlihat. Hal ini membuat pengurus UKM ragu dalam mengambil keputusan, termasuk ketika ingin mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.
“Kita (kalau) mau ikut lomba atau kegiatan apapun jika kita ke lembaga (Pihak UPNVJT), lembaga pasti jawabannya ‘oh ya maaf.’ Itu setiap tahun ke tahun. Dari tahun kemarin juga sama, tahun sekarang juga sama,” jelasnya.
Terkait adanya efisiensi anggaran, Fadhil menyampaikan bahwa seharusnya pihak kampus dapat bersikap transparan mengenai dana yang ada. Ia menilai, keterbukaan tersebut penting agar UKM dapat memahami kondisi keuangan kampus dan meninjau kelanjutan kegiatan mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa koordinator UKM sebenarnya telah berupaya menanyakan kelanjutan dana kepada pihak kampus. Namun, jawaban yang diterima justru berputar-putar dan tidak memberikan kejelasan. Menurutnya, setiap kali pertanyaan diajukan, pihak lembaga selalu menyebut soal efisiensi, namun saat diminta penjelasan lebih lanjut, justru diarahkan ke pihak lain tanpa kepastian.
Fadhil juga menceritakan bahwa saat mengajukan proposal atau laporan ke lembaga, respons yang diterima cenderung berbeda tergantung pada sumber dana yang digunakan.
“Kita pernah mengajukan proposal atau laporan ke lembaga, pasti jawabannya ini pakai uang lembaga atau pakai uang UKM sendiri, kalau saya jawab pakai uang sendiri langsung di proses, tapi kalau dengan uang lembaga atau dana bantuan dari lembaga mungkin itu lama dan bisa jadi gak diproses,” ungkapnya.
Selaku Koordinator UKM, Nadia memberi pernyataan terkait proses audiensi yang rencananya akan dilaksanakan. Menurutnya, audiensi tersebut dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa prosesnya kini berada pada tahap akhir, yakni presentasi dari ketua koordinator kepada pimpinan rektor. Selanjutnya, Wakil Rektor III akan segera mengadakan audiensi yang turut mengundang seluruh UKM, BAKPK, dan bagian keuangan rektorat. Meskipun tanggal pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti, ia menegaskan bahwa audiensi tersebut diusahakan berlangsung dalam bulan April 2025.
Di tengah berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, Wakil Rektor III, Lukman Arif, menegaskan bahwa pihak kampus tetap mendorong mahasiswa untuk terus berkreasi dan berprestasi. Ia menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa dalam berkegiatan.
“Saya harapkan mereka tidak terbelenggu dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi ini untuk berkreasi, berkreativitas, dan berprestasi. Jadi, saya harapkan terus saja itu berjalan, nanti kita tentu akan support. Tidak dengan membabi buta menutup mata untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberikan kontribusi kepada UPN,” harapnya. (cca/end/alf/daa)
