Ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur ke Titik Temu Sempat Timbulkan Ketidakpuasan
Massa Aksi UPNVJT Lakukan Demonstrasi (21/9)
Sumber: Dokumentasi Pribadi Persma
Aksi demonstrasi kembali terjadi pada Rabu (21/9) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi ini diprakarsai oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) dengan total 12 tuntutan. Diikuti sekitar 300 mahasiswa, aksi demonstrasi dimulai pada pukul 12.00 WIB dengan tujuan menemui Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur dapat mendengar harapan aspirasi mahasiswa dalam pemerintahan otonomi provinsi.
Sebagai koordinator lapangan demo 21 September, Iqbal menyampaikan terkait menemui Gubernur Jawa Timur, “Bicara mengenai kebijakan beliau, di sini sudah ada yang namanya otonomi daerah. Jadi di sini harapannya beliau bisa menurunkan kebijakan turunannya dari kebijakan pusat, yang bisa mentransparankan bentuk kebijakan tersebut dan bentuk pertanggungjawaban dan kita minta dihubungkan langsung kepada pemerintahan pusat bicara mengenai kebijakan yang telah diputuskan oleh pusat,” tuturnya. Namun, hal tersebut justru tidak mencapai hasil yang memuaskan dan berujung kekecewaan bagi mahasiswa.
Selusin tuntutan mahasiswa dengan poin penting yaitu menetapkan regulasi subsidi BBM yang memihak pada masyarakat kurang mampu, menunda pengesahan RUU KUHP, dan beberapa isu yang memang sudah menjadi dilema di masyarakat sejak lama seperti memprioritaskan pembangunan daerah, bertanggung jawab kepada keluarga korban dan sebagainya. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa berupaya memperoleh respon secara langsung, agar aspirasi dapat tersampaikan secara sempurna tanpa jeda dan tidak hanya dianggap angin lalu oleh pemerintahan provinsi. Berkaca pada demonstrasi-demonstrasi sebelumnya yang dilakukan oleh massa, tetap berujung pada ketidakpastian.
Sebelum terjun ke jalan, mahasiswa UPNVJT telah mempersiapkan materi dengan bentuk konsolidasi sebanyak sekitar empat kali. Menurut salah satu mahasiswa UPNVJT yaitu Ipal (FH/21) menyampaikan, “Dari tanggal 9 september hingga tanggal 15 september, menurut aku pribadi cukup puas terkait hasil konsolidasi dari teman-teman Aliansi Mahasiswa UPNVJT karena kalau saya secara pribadi membaca isi kajian itu memang terjadi dan salah satu cerminan dari apa yang ada di Indonesia sekarang, ungkapnya. Kemudian mahasiswa lainnya, yaitu Jagad (FH/21) mengungkapkan mengenai konsolidasi yang kurang persuasif, “Konsolidasi kemarin itu sebenarnya sudah mencakup apa yang kami inginkan ya, udah menjelaskan secara rinci kenapa kita itu melakukan aksi ini, tetapi mungkin karena konsolidasi kemarin itu kurang persuasifnya jadi tidak terlalu banyak yang datang untuk hari ini,” tutupnya.
Berbicara mengenai pengamanan, Kompol Chris Manapa selaku Padal PAM Wilayah Bubutan, yang mana Kantor Gubernur Jawa Timur ini termasuk dalam wilayah hukum Polsek Bubutan, menyampaikan bahwa dalam proses pengamanan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas, “Surat perintah tugas itu berasal dari Polda memberikan perintah untuk kepada Polrestabes menyiapkan personil dan kami menuruti perintah untuk menyiapkan personil dengan jumlah yang mengikuti apel hari ini itu sebesar 270 personil. 270 personil ini dari Brimob 100 personil, dari Dalmas Polda nya 87, sisanya itu dari gabungan Polsek, Damkar, Pol PP, Koramil, dan dari Kapolsek,” ujarnya dalam wawancara bersama Persma UPNVJT (21/9).
Aksi demonstrasi berlangsung cukup damai, Chris juga menambahkan bahwa mahasiswa UPNVJT teratur dalam mengikuti jalur, “Mahasiswa UPN mau diatur untuk mengikuti jalur, mau mengikuti daripada aturan lalu lintas, Jadi pada dasarnya saya lihat UPN disiplin untuk masalah pergerakan dari kampus”. Akan tetapi, dalam menunggu adanya respon dari Gubernur, beberapa mahasiswa yang membentuk border barisan ketika aksi berlangsung sempat memperoleh tindakan kasar dari kepolisian. Akmal Yuda salah satu mahasiswa yang terluka memberikan keterangan, “Saya itu membuat border, terus tiba-tiba dari belakang itu sempet didorong terus dipiting kebelakang dan ditarik, tanganku juga dipegangin, terus aku tarik lagi sama orangnya ditarik lagi terus ini akhirnya sampai berdarah,” tuturnya.
Demonstrasi kali ini berujung pada keluarnya empat orang perwakilan dari Provinsi Jawa Timur yaitu Reynholf Frans S. (Kasubid Penanganan Konflik) Bakesbangpol, Yasmanu Kabid pengembangan kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Mulyono Dari Dinas ESDM, serta Imam Chairil KA UPT LLAJ Wilayah Surabaya Dinas Perhubungan. Namun, mahasiswa tidak ingin diwakilkan dalam menyampaikan aspirasinya dan secara langsung berkomunikasi dengan Gubernur. Pada akhirnya empat pejabat tersebut tetap berada di tengah-tengah massa karena tidak memperoleh titik temu yang diinginkan mahasiswa dengan tawaran komunikasi via telepon. (nsa/sow/wel)
