UPNVJT Menyelenggarakan KKNT di tahun ajaran 2021/2022
Sosialisasi ke-2 KKNT di Fakultas Ilmu Komputer via zoom meeting
Sumber: Youtube/LPPM UPN Veteran Jatim
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) kembali merealisasikan salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), yaitu Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Program ini bertujuan sebagai sarana mahasiswa melakukan pembelajaran di luar lingkungan kampus. Berbeda dengan KKN reguler, KKNT memiliki konversi 20 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan syarat telah menempuh 80 SKS dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Atensi mahasiswa dibuktikan dengan jumlah pendaftar saat ini telah melebihi kuota yang diberikan. Secara keseluruhan, pihak kampus menyediakan jumlah kuota sebanyak tiga ribu mahasiswa yang terbagi dalam dua gelombang sama banyak untuk dua semester, terhitung sejak semester saat ini. Fokus skema kegiatan yang diberikan yaitu setiap kelompok didampingi oleh satu orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang mengarahkan seluruh proses kegiatan hingga selesai. Rentang waktu persiapan yang terbatas menimbulkan polemik antara mahasiswa dan universitas.
Zainal Abidin Achmad selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan KKN (LPPM-KKN) menyatakan bahwa sistem dan segala sosialisasi yang ditujukan untuk mahasiswa memiliki keterbatasan. “Walaupun keterbatasan SDM, kami tetap mencoba mewujudkan dengan jumlah mahasiswa yang besar dalam program MBKM,” ujar Zainal Abidin. Dalam pelaksanaannya, pihak LPPM-KKN telah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di setiap program studi sebanyak dua kali pada (13/1) dan (21/1) yang menjelaskan tentang informasi seputar pendaftaran dan pelaksanaan KKNT. Terkait konversi nilai, pihak LPPM merasa bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab mereka. “Konversi nilai itu kewenangan setiap program studi, tugas LPPM adalah menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), capaian pembelajaran dan bidang grafiknya, soal konversi itu adalah wewenang penuh dari program studi.” ujar Zainal abidin saat diwawancarai melalui google meeting (22/2). Menanggapi permasalahan yang sempat muncul di mahasiswa, pihak LPPM dan Koordinator Prodi telah berdiskusi mengenai konversi 20 SKS dan membuahkan hasil persetujuan terhadap konversi 20 SKS. Kemudian mengenai pendanaan, lembaga telah memberikan rincian anggaran biaya dalam program ini. “Untuk tahun kemarin satu kelompok antara 25-36 orang hanya satu juta rupiah, sedangkan tahun ini satu kelompok 10 orang dengan dana dua juta rupiah,” tambahnya. Wilayah program tahun ini terbagi di Kota Probolinggo, Jombang, Blitar, Mojokerto, dan Surabaya karena wilayah tersebut dinilai telah banyak program kewirausahaan, diakui dengan penghargaan, dan tersedia lahan serta sektor pariwisata. Pihak mitra menerima program ini dengan baik karena level tinggi PPKM yang tidak merata di seluruh daerah.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa perlu melakukan koordinasi dengan DPL guna tercapainya target. Namun, dengan keterbatasan waktu dan biaya, koordinasi dilakukan secara daring. Untuk itu, DPL dibantu oleh asisten DPL (PIC) untuk monitoring ketika di lapangan. Mu’tasim Billah selaku DPL menyampaikan “PIC merupakan seseorang yang ditunjuk oleh LPPM lulusan sarjana UPNVJT, mendampingi para mahasiswa di lokasi KKN. Sehingga itulah jembatan komunikasi DPL dan mahasiswa melalui PIC. Satu orang PIC membawahi lima puluh mahasiswa.” Di samping tantangan dalam koordinasi, Susi Hardjati selaku DPL menyampaikan kendala dalam proses adaptasi dengan lingkungan mitra. “Jadi, DPL harus sering mengingatkan mahasiswa untuk bisa menjaga diri, menjaga nama universitas, dan tidak melakukan kegiatan menyimpang,” ujarnya. Nurul Azizah yang juga merupakan DPL pada KKNT menambahkan bahwa bendahara kelompok juga langsung berhubungan dengan pihak LPPM mengenai pendanaan. Untuk konversi SKS, Nurul menjelaskan bahwa penilaian SKS melibatkan beberapa pihak, yaitu DPL 40%, kelurahan 20%, dan Tim MBKM Prodi 40%. Untuk jumlah SKS, Tim MBKM Prodi menyepakati bahwa seluruh SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester tersebut akan langsung diterapkan sistem blok pada seluruh mata kuliah.
Andini (FEB/19), salah satu mahasiswa yang akan melakukan KKNT mengungkapkan bahwa tidak ada masalah pada pembagian kelompok, skema, dan penempatan wilayah kerja karena mahasiswa sudah setuju untuk ditempatkan di mana saja sesuai skema yang dipilih. Ia hanya merasa penyampaian informasi mengenai KKNT ini terlalu mendadak sehingga menimbulkan kebingungan bagi para mahasiswa. Rizki Suma Pratama (FEB/19), mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak ketidakpastian dan banyak pertanyaan yang belum terjawab dengan baik, ia juga merasa bahwa anggaran yang diberikan lembaga cukup kecil. Di sisi lain, Redya Debby (FISIP/19) mengaku program yang akan dilaksanakan selama KKNT masih belum bisa ia sebutkan secara pasti karena sedang dalam tahap penelitian dan koordinasi. Terkait konversi SKS, tidak ada kerisauan yang dirasakan mahasiswa karena sudah mendapat pemahaman yang jelas dari Koordinator Prodi.
Melalui kegiatan KKNT ini, LPPM dan DPL mengharapkan mahasiswa bisa menjadikan wadah dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari kampus dan menyerap hal-hal baik sebagai bekal sebelum lulus untuk diterapkan ke masyarakat yang tentunya memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat maupun bangsa. Dari pihak mahasiswa, mereka berharap agar kegiatan KKNT ini bisa berjalan lancar, sukses, dan sesuai dengan target program yang direncanakan. (muj/haf/vda)
