Mahasiswa Menuntut Empat Pokok Permasalahan
Foto by : Persma
Mahasiswa melakukan pernyataan sikap di depan gedung rektorat
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) menyerukan aksi demonstrasi damai melalui akun instagram mereka pada Selasa (6/7). Bertajuk “Tuntaskan Problematika Selama Pandemi”, BEM UPNVJT melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat pada Rabu (7/7) pukul 14.00 WIB. Aksi ini diikuti sekitar tiga puluh mahasiswa. Aksi damai ini menuntut empat hal, yakni menuntut untuk melakukan realokasi biaya sewa kantin yang tidak terpakai pada tahun 2020, menerbitkan Peraturan Rektor (Pertor) terkait relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil, perbaikan fasilitas digital kuliah daring seperti sistem e-learning dan Sistem Informasi Akademik (Siamik), serta menuntut adanya penundaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru jalur mandiri. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Wakil Rektor (Warek) I, II, dan III, dan Badan Pengelola Usaha (BPU).
Sebelum diadakan seruan aksi damai, pihak BEM UPNVJT telah melakukan kajian mengenai tuntutan yang diajukan dan menghasilkan policy brief. Menurut Fattah, salah satu Tim Negosiator BEM UPNVJT, persiapan yang dilakukan juga berupa konsolidasi pada Kamis (1/7) dengan anggota Organisasi Mahasiswa (Omawa) setiap jurusan untuk mempersatukan persepsi mengenai isu yang diadakan. Segala bentuk audiensi dengan pihak rektorat khususnya Warek telah dilakukan, tetapi ditolak dengan berbagai alasan. Hal inilah yang mendasari aksi tetap dilakukan meskipun pada kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Surabaya. “Terkait hal tersebut, ketika kita dihadapkan dengan kondisi PPKM darurat yang berdampak pula pada perekonomian para orang tua mahasiswa dan juga warga kantin. Namun kondisi ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang serba daring ini,” ujarnya saat melalui wawancara daring (6/7).
Aksi yang dilakukan pada Rabu (6/7) berjalan dengan damai. Namun, pihak rektorat menutup akses dialog dengan mahasiswa sehingga pihak mahasiswa melakukan pernyataan sikap dengan membacakan tuntutan dan merekam segala bentuk aksi serta pembacaan tuntutan. Seruan aksi damai yang dilakukan pihak BEM UPNVJT ini belum mendapatkan hasil dan akan tetap mengabarkan bahwa perjuangan ini masih terus berlanjut. Jika tuntuntan ini tidak segera dipenuhi, Andre Prasetyo Utomo, Presiden BEM UPNVJT, menyatakan untuk mengambil langkah selanjutnya. Pihaknya telah menyiapkan rencana ke depannya, baik secara daring maupun luring. “Pihak BEM telah bertanya sampai kapan kita bisa menunggu keputusan rektorat terkait audiensi dan pihak rektorat menjawab ‘nanti pasca PPKM darurat tanggal 20 Juli’. Namun kita tidak tahu apakah PPKM ini akan diperpanjang atau tidak, maka dari itu kami pakai langkah alternatif dengan membuat aksi ini agar permasalahan kampus dan tuntutan kita dapat segera diselesaikan.”
Seruan aksi damai yang dilakukan BEM UPNVJT tentunya mendapatkan dukungan dari kalangan mahasiswa. Meskipun di tengah pandemi dan PPKM darurat, banyak mahasiswa yang peduli akan keadaan kampusnya. Dimas (FH/19) mengungkapkan jika aksi damai ini merupakan wujud kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu kampus. “Sebagai mahasiswa kita harus peka dan tanggap terhadap permasalahan yang ada, terutama di kampus sebagai tempat penggemblengan para calon pemimpin bangsa, maka harus tuntas dari permasalahan yang dituntut kawan-kawan,” ujarnya dalam wawancara daring (7/7). Selain Dimas, Harist (FT/19) juga mengungkapkan keresahannya terkait salah satu tuntutan mahasiswa, yakni perihal server kampus yang sering kali mengalami kendala. Harist pun berharap tuntutan mahasiswa tersebut segera direalisasikan dan ditindaklanjuti.
Nadea (FH/20) ikut memberi tanggapan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan BEM UPNVJT. Ia berharap aksi damai ini menemukan titik tengah. “Diharapkan materi tentang permasalahan yang ada di kampus ini dapat menemui titik tengah secara menyeluruh. Dalam arti semua problematika yang ada di kampus dapat diselesaikan dengan cara yang adil tanpa adanya kepentingan pribadi.” Tak hanya menginginkan penyelesaian permasalahan kampus, Fina (FP/20) juga menginginkan adanya keringanan UKT di tengah pandemi yang masih berlangsung. “Saya sendiri pasti ingin keringanan UKT dikarenakan dalam keadaan seperti ini para pekerja dirumahkan bahkan di PHK. Misalkan tidak ada keringanan UKT, mungkin bisa juga diperbaiki fasilitas kampus yang sekiranya bener-bener butuh direnovasi.” (nel/dyr/ela)
