Sempat Didemo, Rektor Tanda Tangani Komitmen untuk Menyelesaikan Kasus Bidikmisi
Status UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara diharapkan sudah menjadi karakter bagi seluruh civitas akademika, baik birokrat kampus hingga mahasiswanya. Oleh karena itu, pada rangkaian kegiatan peringatan Hari Bela Negara pada Selasa (18/12), UPN “Veteran” Jatim melaksanakan kuliah umum serta Deklarasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Selanjutnya, puncak peringatan ini adalah upacara peringatan pada Rabu (19/12) didepan Gedung Serba Guna Giri Loka yang diikuti oleh jajaran dosen dan birokrat serta mahasiswa semester I.
Kuliah umum dan deklarasi Zona Integritas diikuti oleh mahasiswa yang mengampu Mata Kuliah Bela Negara. Akhmad Fauzi, Rektor UPN “Veteran” Jatim mengatakan bahwa melalui kuliah umum ini diharapkan peserta memperoleh wawasan dan jawaban atas permasalahan bangsa seperti disorientasi dan minimnya penghayatan nilai pancasila. Dipaparkan oleh Bondan Tiara, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (POTHAN KEMHAN) yang menggantikan Menteri Pertahanan yang berhalangan hadir pada acara tersebut.
Sebelum kuliah umum dimulai, Deklarasi Zona Integritas dipimpin oleh Rektor, diikuti oleh Dekan Fakultas dan Kepala Bagian, serta seluruh mahasiswa yang turut hadir dalam acara tersebut. Dilanjutkan dengan kuliah umum yang berisi materi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia hingga nilai-nilai bela negara. Kemudian acara dilanjutkan seminar oleh Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas. Selain itu, Diputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyampaikan bahwa pentingnya meningkatkan kewaspadaan dalam pencegahan korupsi, khususnya di dalam lingkup universitas.
Respon baik disampaikan oleh Anna, anggota dari salah satu UKM yang turut diundang pada kegiatan ini, “Acara ini cukup bagus khususnya untuk mahasiswa dan juga civitas academika UPN, apalagi tema yang diangkat belum pernah sebelumnya,” ujarnya. Sementara menurut Dwiki (Manajemen/17), dari kegiatan ini kita dapat melihat adanya upaya UPN “Veteran” Jatim untuk meningkatkan integritasnya. Dia juga berharap zona integritas tersebut tidak hanya wacana saja, tetapi juga diimplementasikan dalam aksi nyata. Selain itu dia juga menyayangkan kurangnya keterbukaan antara dosen dengan mahasiswa terkait sistem akademik maupun sistem yang ada di UPN “Veteran” Jatim.
Setelah acara tersebut, sempat terjadi aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung. Mereka menanyakan terkait deklarasi zona integritas bebas korupsi tersebut seperti apa, sedangkan menurut Nurul Haqqi selaku koordinator lapangan aliansi mahasiswa peduli bidikmisi, di UPN “Veteran” Jatim masih ada kasus korupsi yang menjadi rahasia umum. “Ada beberapa hak-hak mahasiswa bidikmisi yang belum dialokasikan,” ujarnya. Dia juga menambahkan mempunyai data valid langsung dari BPK dan dari peserta bidikmisi tentang penyalahan alokasi dana tersebut. Seperti pada laporan Dirjen, penandatanganan dana transportasi yang sudah tersalurkan kepada mahasiswa angkatan 2015, sedangkan setelah melakuakan survey melalui google form terbukti bahwa mayoritas belum mendapatkan sepeser pun dana tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa terbukti tandatangan tersebut sudah dipalsukan. Pun dialami oleh angkatan 2016 dan 2017 yang juga tidak mendapat sepenuhnya, serta kasus bidik misi pengganti dan data fiktif lainnya.
Pada akhir aksi, Fauzi memberikan klarifikasi. Untuk memperbaiki kinerja lembaga, pihaknya juga berkomitmen untuk memberantas dugaan korupsi tersebut yang dilakukan oleh oknum pejabat, melalui penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah setelah deklarasi zona integritas ini. Hal ini diharapkan mampu menuntaskan masalah penyelewengan anggaran dan bidik misi UPN “Veteran” Jatim, mengembalikan hak-hak mahasiswa bidik misi, serta memberi sanksi kepada oknum penyelewengan. “Universitas harus kita amankan dari kegiatan yang menyimpang. Kita mendukung untuk mengawasi bersama pelaksanaannya,” ujarnya. (drh/wnf)
